Buka Data Distribusi Beras ke Publik Secara Transparan

13-03-2024 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto : Oji/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak meminta pemerintah untuk membuka kepada publik data distribusi beras yang selama ini dilakukan pemerintah. Baik itu, distribusi beras impor maupun beras dari serapan petani lokal. Termasuk ke mana distribusi beras hasil impor pemerintah yang dinilai cukup besar, yakni 3,5 juta ton pada tahun 2023 lalu.

 

Amin memahami adanya pergeseran musim tanam hingga bencana El Nino menyebabkan kelangkaan beras dan tingginya harga beras. Hal ini yang menjadi alasan pemerintah kemudian melakukan impor beras dalam jumlah yang besar. Bahkan impor terbesar sejauh ini. Namun, ternyata solusi impor tersebut tak lantas membuat harga beras menurun.

 

Dari hal tersebut, Amin lantas mempertanyakan bagaimana manajemen distribusi beras yang dilakukan pemerintah selama ini. "Berapa yang diimpor, berapa yang untuk memenuhi kebutuhan rutin, berapa yang digunakan untuk Bansos dan sebagainya. Sehingga jadi pertanyaan, ini pemerintah punya kendali nggak sih terhadap produk-produk yang terkait dengan kebutuhan pokok?" ujar Amin dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

 

"Berapa yang diimpor, berapa yang untuk memenuhi kebutuhan rutin, berapa yang digunakan untuk Bansos dan sebagainya”

 

Amin selanjutnya menegaskan pentingnya pemerintah memiliki kendali dalam mengelola beras. Salah satunya dengan menyerap semaksimal mungkin gabah produksi petani. Sehingga, bukan swasta yang menguasai tata niaga beras dalam negeri.

 

"Mestinya ini Bulog atau siapa saja saya melihat pemerintah itu harus mampu menyerap produksi gabah petani sebanyak mungkin. Jangan seperempatnya yang diserap oleh swasta, sehingga kita menguasai tata kelolanya, tata niaganya, produksinya, jalur distribusinya, kita bisa mengendalikan itu," jelasnya.

 

Sebagai informasi, sejak akhir tahun 2024 hingga memasuki bulan Ramadan, harga beras diketahui tak kunjung stabil. Menurut data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 13 Maret 2024, harga beras medium mencapai angka Rp14.380. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Aksi Korporasi ID Survei Diharapkan Berjalan Transparan dan Akuntabel
06-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI memastikan setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya...
Komisi VI Bahas Penyelesaian Polis Asuransi Jiwasraya bagi Pensiunan Pupuk Kaltim
06-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait tindak lanjut pembayaran polis asuransi Jiwasraya yang...
Dorong Penyelesaian Polis Jiwasraya, Dana Pensiun adalah Hak Pekerja!
06-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka dengan tegas menyuarakan keprihatinan terhadap lambatnya tindak lanjut penyelesaian...
Polemik Pensiunan Pupuk Kaltim dan Jiwasraya: Komisi VI Desak Solusi Konkret
06-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Penyelesaian pembayaran polis asuransi para pensiunan PT Kaltim dan PT Jiwasraya memperoleh perhatian serius dari Komisi VI...